Sistem Hukum dan Peradilan Di Indonesia

Sistem Hukum dan

Peradilan Di Indonesia

A. Sistem Hukum di Indonesia

1. Makna dan Karakteristik Hukum

hukum itu pada hakikatnya merupakan pagar pembatas, agar

kehidupan manusia aman dan damai. Coba bayangkan jika seandainya di negara

kita ini tidak ada hukum. Dapat diperkirakan, kesemrawutan akan terjadi dalam

segala hal, mulai dari kehidupan pribadi sampai pada kehidupan berbangsa dan

bernegara.

Dari uraian di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa hukum itu merupakan

aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada

kesepakatan yang pasti tentang rumusan arti hukum. Untuk merumuskan

pengertian hukum tidaklah mudah, karena hukum itu meliputi banyak segi dan

bentuk sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan

bentuk hukum. Akan tetapi meskipun sulit merumuskan

definisi yang baku mengenai hukum, di dalam hukum terdapat beberapa unsur, di

antaranya sebagai berikut.

a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.

b. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib.

c. Peraturan itu bersifat memaksa.

d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan

larangan; perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang.

Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum

memiliki sifat memaksa dan mengatur. Hukum dapat memaksa seseorang untuk

menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat dan terhadap orang yang

tidak menaatinya akan diberikan sanksi yang tegas. Dengan demikian, suatu

ketentuan hukum mempunyai tugas berikut.

1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat.

2. Menjamin ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran,

kebahagian, dan kebenaran.

3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan “main hakim sendiri” dalam

pergaulan masyarakat.

1. Penggolongan Hukum

Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat aspek

kehidupan manusia sangat luas, sudah barang tentu ruang lingkup atau

cakupan hukum pun begitu luas. Untuk itu, perlu dilakukan penggolongan atau

pengklasifikasian.

Berdasarkan kepustakaan ilmu hukum, hukum dapat digolongkan sebagai

berikut.

a. Berdasarkan sumbernya

1) Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan

perundang-undangan.

2) Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan

kebiasaan.

3) Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam

suatu perjanjian antarnegara (traktat).

4) Hukum yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan

hakim.

b. Berdasarkan tempat berlaku￾nya

1). Hukum nasional, yaitu

hukum yang berlaku dalam

wilayah suatu negara

tertentu.

2). Hukum internasional, yaitu

hukum yang mengatur

hubungan hukum

antarnegara dalam dunia

internasional. Hukum

internasional berlakunya

secara universal

3). Hukum asing, yaitu hukum

yang berlaku dalam

wilayah negara lain.

4). Hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh

gereja untuk para anggotanya

c. Berdasarkan bentuknya

1) Hukum tertulis, yang dibedakan atas dua macam berikut

a) Hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun

secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak

perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya, KUH Pidana, KUH

Perdata, dan KUH Dagang.

b) Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan yaitu hukum yang meskipun

tertulis, tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan

masih terpisah-pisah sehingga sering masih memerlukan peraturan

pelaksanaan dalam penerapan. Misalnya undang-undang, peraturan

pemerintah, dan keputusan presiden.

2) Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga

masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal,

tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri.

d. Berdasarkan waktu berlakunya

1) Ius Constitutum (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi

suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya, Undang￾Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang RI

Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

2) Ius Constituendum (hukum negatif), yaitu hukum yang diharapkan berlaku

pada waktu yang akan datang. Misalnya, rancangan undang-undang (RUU).

e. Berdasarkan cara mempertahankannya

1) Hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota

masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan

dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya, hukum pidana, hukum perdata,

hukum dagang, dan sebagainya.

2) Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara

mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya, Hukum

Acara Pidana (KUHAP), Hukum Acara Perdata, dan sebagainya.

f. Berdasarkan sifatnya

1) Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimana

pun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya, melakukan

pembunuhan maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan.

2) Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila

pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam

suatu perjanjian. Misalnya, ketentuan dalam pewarisan ab-intesto (pewarisan

berdasarkan undang-undang), baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak

ada surat wasiat (testamen).

g. Berdasarkan wujudnya

1) Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang

atau lebih yang berlaku umum.

2) Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan

berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut

hak.

h. Berdasarkan isinya

1) Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara

dengan individu (warga negara), menyangkut kepentingan umum (publik).

Hukum publik terbagi atas:

a) Hukum Pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan,

memuat larangan dan sanksi.

b) Hukum Tata Negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan

bagian-bagiannya.

c) Hukum Tata Usaha Negara (administratif), yaitu mengatur tugas

kewajiban pejabat negara.

d) Hukum Internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara, seperti

hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan

sebagainya.

2) Hukum privat (sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu

satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi.

a) Hukum Perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antarindividu

secara umum. Contoh, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum

waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan.

b) Hukum Perniagaan (dagang), yaitu hukum yang mengatur hubungan

antarindividu dalam perdagangan. Contoh, hukum tentang jual beli,

hutang piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya